Tupoksi SKPD


  • Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang sosial.
  • Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat.
  • Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bantuan, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial.
  • Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
  1. penyusunan Renstra, Renja RKA dan DPA Dinas Sosial;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Sosial;
  3. perumusan kebijakan di bidang sosial;
  4. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
  5. penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial;
  6. pelaksanaan pelayanan sosial;
  7. penyelenggaraan bantuan sosial;
  8. penyelenggaraan jaminan dan perlindungan sosial;
  9. penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
  10. penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan;
  11. penyelenggaraan pemberdayaan sosial;
  12. pelaksanaan tugas-tugas dekonsentrasi bidang sosial;
  13. pelaksanaan penanganan PMKS;
  14. penyusunan peta rawan sosial;
  15. pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial;
  16. pengelolaan keuangan Dinas Sosial;
  17. pengelolaan ketatausahaan Dinas Sosial;
  18. pengelolaan perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Sosial;
  19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
  20. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas dan fungsi Dinas Sosial.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

  1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
  2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
  3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
  4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
  5. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial; dan
  6. manyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dinas Sosial.

Sekretariat mempunyai tugas :

  • Sekretariat merupakan unit kerja Dinas Sosial sebagai unsur staf dalam pelaksanaan administrasi dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  • Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  1. penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
  2. pelaksanaan DPA Dinas Sosial;
  3. pengkoordinasian penyusunan bahan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;
  4. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran Dinas Sosial;
  5. pengelolaan kepegawaian Dinas Sosial;
  6. pengoordinasian penyusunan dan penyampaian laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
  7. pengelolaan keuangan Dinas Sosial;
  8. pengelolaan ketatausahaan Dinas Sosial;
  9. pengelolaan Kerumahtanggaan Dinas Sosial;
  10. pengelolaan perlengkapan Dinas Sosial;
  11. pengelolaan dokumentasi dan arsip Dinas Sosial;
  12. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
  13. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  14. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kepegawaian Dinas Sosial.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
    1. menyusun bahan renstra, renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
    2. melaksanakan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
    3. melaksanakan penerimaan, pencatatan, pembukuan, pendistribusian, pengendalian dan pengarsipan surat masuk surat keluar Dinas Sosial;
    4. melaksanakan penerimaan, taklik, proses penandatanganan, penomoran, pencatatan, pembukuan, distribusi, pengiriman dan pengarsipan surat keluar Dinas Sosial;
    5. melaksanakan pemeliharaan keindahan, kebersihan, ketertiban, keteraturan, keamanan dan kenyamanan kantor Dinas Sosial;
    6. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan Dinas Sosial;
    7. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
    8. memproses penyediaan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
    9. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan dan pelaporan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
    10. memproses penghapusan perlengkapan dan peralatan kantor/kerja Dinas Sosial;
    11. menghimpun bahan, menyusun dan mengajukan kebutuhan ASN Dinas Sosial;
    12. melaksanakan pengelolaan dokumen ASN baru Dinas Sosial;
    13. melaksanakan orientasi-orientasi ASN baru Dinas Sosial;
    14. memproses pendayagunaan ASN Dinas Sosial;
    15. mengurus pengembangan karir ASN Dinas Sosial;
    16. mengurus kesejahteraan ASN Dinas Sosial;
    17. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris; dan
    18. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan merupakan satuan pelaksana Sekretariat dalam pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta     pengolahan keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan       bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
  • Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan serta pengolahan keuangan Dinas Sosial.
  • Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai  uraian tugas sebagai berikut :
  1. menyusun bahan penyusunan renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan DPA Dinas Sosial sesuai lingkup tugasnya;
  3. menghimpun bahan dan menyusun Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;
  4. mengoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA Dinas Sosial;
  5. melaksanakan kegiatan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA, tugas dan fungsi Dinas Sosial;
  6. menghimpun bahan dan menyusun LAKIP, LPPD, IPPD dan bahan LKPJ Dinas Sosial;
  7. menyusun anggaran kas Dinas Sosial;
  8. memproses pengajuan SPD dan SPM Dinas Sosial;
  9. mempersiapkan pengajuan surat permohonan membayar, surat permohonan penyediaan dana, dan surat pencairan dana Dinas Sosial;
  10. menghimpun bahan penyusunan laporan keuangan Dinas Sosial;
  11. mengoordinasikan pelaksanaan tugas bendahara Dinas Sosial;
  12. memproses penerbitan SKRD dan STRD dari sektor Dinas Sosial;
  13. melaksanakan pencatatan, pembukuan dan pelaporan PAD dari sektor Dinas Sosial;
  14. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugasnya; dan
  15. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kelompok Jabatan Fungsional

 

  • Dinas Sosial memiliki kelompok jabatan fungsional dan jabatan fungsional tertentu lainnya sesuai dengan     ketentuan perundang-undangan.
  • Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang dipilih dari pejabat fungsional dan   diajukan pengangkatannya kepada Kepala Dinas.
  • Pejabat fungsional yang dapat dipilih dan diajukan untuk diangkat sebagai Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  1. mempunyai etos kerja yang baik;
  2. tidak pernah melanggar disiplin dan etika profesi;
  3. mempunyai Sasaran Kinerja Pegawai dengan nilai rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
  4. dihormati dikalangan pejabat fungsional Dinas Sosial;
  5. memberikan sikap keteladanan; dan
  6. dapat menjadi perekat dikalangan fungsional Dinas Sosial.
  • Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diangkat untuk masa kerja 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya, dan diberikan insentif bulanan sesuai kemampuan keuangan daerah.
  • Ketentuan lebihlanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial diatur dengan Peraturan Bupati.